Menurut Moeldoko, Inilah Masalah yang Tengah Dihadapi Petani

Masa jabatan saya sebagai panglima TNI memang sudah selesai, akan tetapi pengabdian saya untuk negara masih dibutuhkan dengan menjadi salah satu staf kepresidenan di istana. Dengan peran penting di istana tersebut, tentunya saya harus mengetahui akar dari polemik atau permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.

Salah satu yang menjadi sorotan saya adalah nasib petani Indonesia. Apalagi beberapa kali produksi beras tidak bisa mencapai target sehingga pemerintah kerap kali melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Permasalahan ini tentu saja tak dilepaskan dan luput dari pengamatan saya. Oleh karenanya ketika ditanya mengenai permasalahan petani, saya pun memiliki pandangan sendiri dengan masalah tersebut.

Sebagai kepala staf kepresidenan, menurut saya masalah petani begitu kompleks dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh para petani tersebut. Perlu campur tangan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengapa demikian? Karena umumnya masalah petani berhubungan langsung dengan masalah ekonomi yang disalurkan melalui perbankan.

Menurut pandangan saya, petani merasa kesulitan untuk mengakses permodalan perbankan untuk bisa menggarap sawahnya. Tingginya bunga dan hasil yang tak seberapa membuat petani kualahan dengan tingginya beban dipikulnya. Tanpa adanya modal yang cukup tentu saja pertanian tidak bisa dimajukan.

Akibatnya? Para petani memilih bibit dan benih dengan kualitas standar saja. Tentu saja dengan kualitas yang tidak bagus memperbesar resiko gagal panen. Kalaupun bisa, harga yang ditetapkan untuk beras tersebut tidak terlampau tinggi. Oleh karena itulah saya memberikan beberapa usaha yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi masalah ini.

Perubahan Tata Kelola Beras

Solusi pertama adalah memperbaiki sistem tata kelola beras secara menyeluruh. Semua sistem mulai dari pemilihan benih sampai berada di tangan konsumen akan diawasi penuh oleh pemerintahan sehingga meminimalisir prakter curang yang sering dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Selain itu beras yang dihasilkan juga akan lebih taktis dan sistematis sehingga bisa menekan biaya produksi yang semakin lama semakin mahal.

Dengan ketatnya sistem pengelolaan beras ini diharapkan akan mudah untuk memilahkan antara beras dengan kualitas premium dan beras kualitas medium. Peran pemerintah yang memonitorium inilah yang nantinya memudahkan petani untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Kepastian Hukum Terkait Produksi Beras

Setelah mengawasi secara ketat mulai dari produksi hingga ke tangan konsumen, langkah berikutnya adalah mengevaluasi badan yang bersinggungan langsung dengan masalah pangan. Kemudian memiliki kepastian hukum yang mengatur tentang produksi, distribusi dan konsumsi beras yang dihasilkan. Dengan adanya kepastian hukum ini, tentunya akan menjamin hak-hak para petani untuk lebih diperhatikan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Untuk mewujudkan kepastian hukum ini, pemerintah akan bekerjasama dengan kepolisian membentuk satuan tugas khusus pangan dengan mengedepankan unsur kehati-hatian agar makanan pokok yang tersebar di masyarakat bisa diawasi dan diperhatikan.

Bekerja Sama dengan Dinas Terkait

Terakhir adalah bekerjasama dengan dinas terkait yakni dinas yang mengatur tentang kemaritiman Indonesia untuk menemukan solusi tepat akan kebutuhan makanan pokok masyarakat. Pembahasan ini meliputi ketersediaan benih dan pupuk berkualitas untuk menghasilkan produk yang sehat dan berkualitas pula. Semua sistem akan dievaluasi dan segera ditemukan solusinya agar petani bisa lebih sejahtera dengan hasilnya.

Pemerintah juga lebih intens untuk memperhatikan para petani yang letaknya berada di pinggiran atau pelosok negeri. Distribusi benih dan pupuk harus segera dipenuhi agar petani Indonesia tidak kesulitan dalam menemukan benih dan pupuk yang unggul. Inilah yang paling saya sorot belakangan ini. Mari bersama-sama mensejahterakan petani Indonesia!