DPR minta Moeldoko pastikan pemerintah netral di tahun politik

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko diminta untuk mengambil peran sebagai pengingat dan menjaga netralitas pemerintah memasuki tahun politik. Hal ini ditujukan agar semua program pemerintah dapat berjalan tanpa terganggu dengan kegiatan politik Pilpres.

"KSP (Kepala Staf Presiden) harus memastikan agar sekitar istana bersikap netral dan adil, jangan hanya untuk kepentingan Pilpres. Harus mengingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan istana untuk kepentingan politik," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di Jakarta, Selasa (17/4). Dikutip dari Antara.

Pernyataan Patria tersebut terkait dengan evaluasi 100 hari kinerja Kepala Staf Kepresidenan di bawah kepemimpinan Moeldoko yang menggantikan Teten Masduki sejak 17 Januari-17 April 2018.

Ditegaskan, dalam suasana politik saat ini, Moledoko harus memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk tetap fokus menjalankan tugas sebagai kepala negara. Dia menilai bahwa Jokowi terkadang lupa membedakan antara menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan kandidat calon presiden 2019, seperti membagikan kebutuhan bahan pokok bertuliskan "Bantuan Kunjungan Presiden" yang menyebar melalui media sosial.

"Harus beri masukan kepada presiden, meski sebagai Capres, saat ini masih tetap sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Harus bersikap netral kepada seluruh warga negara, negara, dan bangsa," tandasnya.

Selain itu, yang menjadi tugas pokok Kepala Staf Kepresidenan adalah menjaga komunikasi dan koordinasi antarkementerian atau lembaga dalam menjalankan program-program pemerintah.

"KSP tugasnya di belakang istana membantu tugas-tugas presiden. Sebagai mantan Panglima, dia (Moeldoko) pasti bisa," ucap Patria.