Jendral TNI (Purn) Moeldoko Ingin Mal Pelayanan Publik Diperbanyak

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jendeal TNI (Purn.) Moeldoko mendorong pemerintah untuk memperbanyak pembangunan mal pelayanan publik sebagai model pelayanan yang dinilainya sangat membantu masyarakat, khususnya yang memiliki sedikit waktu dan perlu segera mendapat pelayanan yang efisien dan cepat. “Harapan saya ini bisa ditingkatkan di berbagai tempat,” ujarnya di sela acara Leaders Talk di kantor KSP, pekan lalu.

Mantan Panglima TNI asal Kediri ini mengaku telah melakukan kunjungan  ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu. MPP yang diresmikan pada 6 Oktober 2017 lalu itu memiliki 132 layanan di dalam gedung berlantai tiga.

Ada tiga kelompok pelayanan yang terdapat di MPP Banyuwangi, pertama adalah quick service yang dapat diselesaikan dalam satu hari tanpa tinjauan lapangan, seperti Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP).

Kedua self service, seperti mengecek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan melihat tata ruang. Dan yang ketiga adalah long service, seperti pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di dalam mal segudang pelayanan itu terdapat pelayanan keimigrasian, pelayanan SIM dan STNK, BPJS, KTP, perbankan, surat nikah, perpajakan, pembuatan SKCK, akte kelahiran dan kematian, serta masih banyak jenis pelayanan lainnya.

Tidak hanya pelayanan, fasilitas seperti pojok bacaan, ruang bermain anak, dan konsultasi kesehatan gratis juga mengisi MPP Banyuwangi untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. ”Sambil menunggu, masyarakat bisa tes tekanan darah dan menunggu anak-anak bermain. Sehingga suasana benar-benar seperti mall. Suasana sangat nyaman,” kata Moeldoko menceritakan pengalamannya di MPP Banyuwangi.

Menurut Moeldoko, kehadiran MPP di tengah masyarakat memberi suasana pelayanan publik yang baru, lebih efisien, efektif, nyaman, dan modern.  “Mal Pelayanan Publik memberi suasana baru bagi masyarakat luas. Dengan adanya Mal Pelayanan Publik mengurus KTP hanya satu jam, dan beberapa pelayanan lain sungguh sangat cepat,” ujarnya bersemangat.

Saat ini, ada delapan MPP yang sudah beroperasi. Delapan MPP itu berada di DKI Jakarta, Batam, Banyuwangi, Surabaya, Denpasar, Tomohon, Bitung, serta Bekasi. Tahun ini sebanyak 17 MPP akan dibuka di berbagai daerah untuk memberikan layanan yang modern dan efisien kepada masyarakat. (don/dit/HUMAS MENPANRB)